Rabu, 19 Agustus 2015

Sindikasi Perbankan Jadi Alternatif

KREDIT SINDIKASI. Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar (tengah), Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini (ketiga kanan), Direktur Utama PT Pusri (Persero) Arifin Tasrif (kedua kiri), Direktur Utama Pupuk Kaltim Aas Asikin Idat (kiri), Direktur Bisnis Kelembagaan BRI Asmawi Syam (kedua kanan), Direktur BCA Dhalia M Ariotedjo (ketiga kiri), Direktur Utama BPD Kaltim Zainuddin Fanani (kanan), bersalaman seusai penandatanganan nota kesepahaman kerjasama kredit sindikasi PT Pupuk Kaltim di Jakarta, Senin (15/8). Bank Mandiri menjadi mandated lead arranger untuk pembiayaan sindikasi PT PKT dalam denominasi sebesar Rp1,35 triliun dan denominasi valas sebesar US$337 juta bersama dengan BRI dan BCA serta BPD Kaltim dan BPD Jabar Banten. FOTO ANTARA

Pendanaan yang kurang seringkali jadi alasan klasik masalah pembangunan infrastruktur. Padahal, bila pembangunan terhenti bisa jadi kendala baru siap menghadang. Secara tak langsung, kondisi ekonomi pun berpengaruh.

Namun skema kredit sindikasi oleh perbankan nasional bisa jadi salah satu solusi. Hal ini diungkapkan Direktur Utama Bankaltim, Zainuddin Fanani.

“Pembiayaan bersama ini bisa jadi salah satu solusi masalah pembangunan. Kredit yang diberikan secara sindikasi bisa berupa kredit investasi atau kredit modal kerja,” jelasnya kepada Kaltim Post, beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan, saat ini sebuah bank akan sulit membantu membiayai proyek besar. Itu sebabnya sindikasi amat berguna. Selain itu, sebut dia, sindikasi bisa menghindari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan memperkecil risiko bagi bank.

Manfaat lain sindikasi, jelas Zainuddin, yakni manajemen dan pengawasan bisa dilakukan bersamaan. Sehingga tiap perbankan punya pengalaman dalam menangani debitur besar.

“Melalui program transformasi BPD, kami bisa melakukan sindikasi menggunakan tangan-tangan BPD seluruh Indonesia. Ada beberapa proyek yang kami bantu dengan skema kredit ini,” ucapnya. 

Zainuddin menjelaskan, proyek pertama adalah pembiayaan power plant berdaya 2x100 megawatt (MW) di Balikpapan.

Menghabiskan total biaya Rp 2,4 triliun, beban pembiayaan proyek itu dibagi rata dengan BRI, BNI, BCA, dan Bank Mandiri. Penandatanganan sindikasi dilakukan saat Bankaltim masih dipimpin Aminuddin sebagai direktur utama, 2009 silam.

Selain itu, Bankaltim juga berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi kepada PT Pupuk Kaltim (PKT). Kredit itu digunakan untuk proyek Kaltim 5 dengan total nilai proyek sekitar Rp 6 triliun.

“Dalam proyek Kaltim 5, kami melakukan sindikasi dengan Bank BJB, Bank Mandiri, BRI, dan BCA. Tak ada menutup kemungkinan untuk proyek-proyek feasible lainnya, akan kami bantu,” janji dia.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan infrastruktur yang tersendat memang bisa memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Seperti yang disebut pengamat ekonomi dari kalangan akademisi, Aji Sofyan Effendi.

Saat ini saja, kata aji, banyak proyek pemerintah yang terlihat belum berjalan baik, karena lambatnya kucuran anggaran. Di Samarinda, dia mencontohkan tertundanya pengerjaan infrastruktur, seperti Jembatan Kembar, jalan tol Samarinda-Balikpapan, Jembatan Mahkota II, serta Bandara Samarinda Baru (BSB).

Selain terhambat urusan birokrasi, potensi belanja daerah pun disebutnya bakal berangsur menurun. Salah satunya, disebabkan terus jatuhnya sumbangsih sektor pertambangan, baik migas dan batu bara terhadap pendapatan daerah. (Sumber : kaltimpost.co.id)